Koleksi Jelaskan Hak Asasi Manusia Menurut Pembukaan Uud 1945

Pendidikan Kewarganegaraan: Materi HAM Bagian 2
Bagian 2 Materi HAM memaparkan perkembangan HAM di Indonesia,Produk Hukum HAM di Indonesia.

Published: 12-07-2015
Duration: 11:11
Definition: sd
View: 580
Like: 2
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

Penjelasan Pasal 27 dan 28 UUD 1945
No Comment Instrumental produced by Chuki. http://www.youtube.com/user/CHUKImusic.

Published: 16-02-2017
Duration: 7:5
Definition: hd
View: 1855
Like: 11
Dislike: 1
Favorite: 0
Comment: 1

Hebat!! Presiden Jokowi Tegaskan Tak Satupun Institusi di Indonesia Miliki Kekuasaan Mutlak
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki antarlembaga negara di Indonesia tidak ada yang bersifat mutlak. Hal tersebut merujuk pada konstitusi negara yang tetap dipegang...

Published: 09-08-2017
Duration: 6:5
Definition: hd
View: 35868
Like: 485
Dislike: 13
Favorite: 0
Comment: 122

-Ahli: Pasal Makar Harus Didefinisikan Secara Limitatif
Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dengan perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/6). Agenda sidang adalah...

Published: 21-06-2017
Duration: 1:56
Definition: sd
View: 60
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

Cara Unik Menghafal Pasal UUD 1945 dengan Bernyanyi (dari NET10)
Dari NET TV : https://youtu.be/Q1GfkCZG9Qo Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak selalu membosankan. Ini bisa menjadi asyik di kelas 8 SMP Kristen Dharma Mulya, Surabaya....

Published: 27-03-2015
Duration: 2:25
Definition: hd
View: 9481
Like: 44
Dislike: 3
Favorite: 0
Comment: 4

[video]Orasi Ilmiah Hamdan Zoelva pada Wisuda Universitas Islam As-Syafiiyah
Demokrasi dengan kebebasan dan otonomi individu tanpa pembatasan dapat melahirkan tirani mayoritas. Hal demikian tentu tidak dikehendaki karena akan bertentangan dengan harkat dan martabat...

Published: 27-03-2014
Duration: 0:57
Definition: sd
View: 1258
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

-Ahli: Frasa “Permufakatan Jahat” Multitafsir
Frasa 'permufakatan jahat' dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) multitafsir...

Published: 21-04-2016
Duration: 1:56
Definition: sd
View: 102
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

-Djan Faridz Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Pengajuan Calon Pilkada
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz melakukan perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Published: 22-11-2016
Duration: 2:1
Definition: sd
View: 38
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

kuliah online 1 : Hukum Tata Negara (Susi Dwi Hari
semoga membantu. sukses ujian akhir semesternya FH UNPAD :)

Published: 15-12-2013
Duration: 38:23
Definition: sd
View: 22501
Like: 214
Dislike: 4
Favorite: 0
Comment: 26

-Pengurus PPP Perbaiki Permohonan Uji UU Parpol
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol)...

Published: 28-04-2016
Duration: 1:39
Definition: hd
View: 173
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

TUHAN = BENAR KEBENARAN = KETUHANAN Kebenaran HARUS ditegakkan
Barang Bukti YANG DIPERKARAKAN HINGGA DI Pengadilan, mampu mengungkap MOTIVASI TINDAK PIDANANYA, DAN MOTIVASI DALAM MEMperkaranya. TUHAN = BENAR KEBENARAN = KETUHANAN. Kebenaran HARUS ditegakkan,...

Published: 22-09-2013
Duration: 16:36
Definition: sd
View: 294
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

[video]Pemerintah: UU Penetapan Perpu MK untuk Menjaga Independensi dan Integritas Hakim
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang Penetapan Perpu MK yang dimohonkan oleh para pengacara yakni Andi M. Asrun dkk serta para dosen FH Universitas...

Published: 05-02-2014
Duration: 1:3
Definition: sd
View: 350
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

[video] Sekjen MK Jadi Narasumber Diklat Kedisplinan Calon Pegawai MK
Salah satu tuntutan reformasi politik 1998 adalah amandemen UUD 1945. "Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Setelah perubahan, UUD 1945...

Published: 25-02-2014
Duration: 1:18
Definition: sd
View: 472
Like: 0
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0

-Perguruan Tinggi Gugat Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Advokat
Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu...

Published: 28-10-2016
Duration: 1:38
Definition: sd
View: 146
Like: 1
Dislike: 0
Favorite: 0
Comment: 0